Warga KPAD Siaga, tidak Ada Aparat di Lokasi

Warga KPAD Gegerkalong beda generasi, duduk bersama sebagai bentuk solidaritas mendukung penolakan penertiban rumah-rumah dinas yng rencananya akan dilakukan hari ini, Selasa 19 Juli 2016.*/SATRYA GRAHA/PR

BANDUNG, (PR).- Setelah membunyikan sirine dan kentongan, warga Komplek Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Kota Bandung yang berkumpul menutup pintu utama wilayah tersebut, Selasa 19 Juli 2016. Warga lainnya yang dibantu anggota LSM memasang dan membakar puluhan ban.

Aksi yang dilakukan warga dibantu LSM tersebut berkaitan wacana pihak Kodam III/ Siliwangi yang akan melakukan penertiban. Warga merasa rumah tersebut diklaim sebagai rumah pribadi. Namun Kodam III/Siliwangi dengan tegas membantah, dan memastikan rumah-rumah tersebut adalah milik negara, yang harus dikembalikan ke negara untuk digunakan sesuai dengan aturan dan fungsinya.

Selain menyimpan puluhan ban bekas, warga pun membentangkan spanduk yang bertuliskan di antaranya "KOMPLEK INI PUNYA SEJARAH YANG BERBEDA", "Warga KPAD Gegerkalong adalah SILIWANGI", dan masih bannyak lagi.

Selain itu, seperti dilaporkan Galamedianews, warga pun membagikan selebaran kertas putih yang berukuran A4 kepada pengendara roda dua dan roda empat yang melintas di depan Komplek KPAD, yang mana dalam kertas tersebut bertuliskan "Kami Adalah : Warga yang taat hukum, undang-undang dan peraturan pemerintah karena kedudukannya lebih tinggi dari surat surat keputusan maupun surat perintah TNI".

Tidak ada aparat satu pun di sekitar lokasi, baik anggota Lantas yang mengatur arus lalu lintas di Jalan Gegerkalong. Tidak hanya itu, hingga kini belum ada tanda-tanda kedatangan dari pihak Kodam III/ Siliwangi yang akan melakukan penertiban.***

Baca Juga

Reformasi Belum Tuntas, Ratusan Aktivis Turun Gunung

BANDUNG, (PR).- Sekitar 300 aktivis yang tergabung dalam Jaringan Progresif 98 Bandung ‘turun gunung’ dan menyampaikan kekecewaannya terhadap pemerintahan saat ini yang dinilai megabaikan banyak agenda ataupun cita-cita reformasi.

Pemprov Jabar Didesak Lakukan Pemekaran Sejumlah Desa

BANDUNG, (PR).- Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD) mengimbau kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) untuk segera melakukan pemekaran wilayah salah satunya menambah jumlah desa agar mampu memaksimalkan penyerapan dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat.