Kekerasan pada Perempuan Masih Tinggi

BANDUNG, (PRLM).-Kekerasan para perempuan di Jabar masih tinggi. Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berada pada posisi tertinggi banding dengan kasus-kasus kekerasan lainnya terhadap perempuan.

Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan, Jabar sejak 2011 selalu menempati posisi lima tertinggi kasus kekerasan terhadap perempuan.

Kekerasan yang sering dialami perempuan di antaranya, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, kekerasan seksual, dan pernikahan dini. Hal ini dikemukakan Koordinator Pusat Pendidikan, Informasi, dan Komunikasi Perempuan SAPA Institut Sri Mulyati di Kota Bandung, Minggu (24/11/2013).

Menurut Sri, sosialisasi mengenai Undang-Undang 23/2004 tentang PKDRT sudah dapat dikatakan berhasil. Terlihat dari meningkatnya jumlah kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan.

"Namun, peran pemerintah dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan belum optimal. Pemerintah belum berpihak dalam kebijakan melindungi perempuan yang menjadi korban dan dalam kebijakan anggaran. Sayangnya, perempuan di parlemen juga tidak selalu menyuarakan dan mendukung nasib perempuan," kata Sri.

Bahkan, tingginya angka kekerasan terhadap perempuan ini, tidak dibarengi dengan upaya optimal untuk melahirkan kebijakan yang kondusif di Jabar. Sri mengatakan, pemerintah di Jabar justru banyak membuat perda diskriminatif dari pada perda yang kondusif bagi pemenuhan hak perempuan korban kekerasan.

Hingga Agustus 2013, Sri mengatakan ada 82 kebijakan diskriminatif di Jabar, sementara kebijakan yang kondusif tercatat hanya 37 kebijakan saja. SAPA Institut menduga, masih minimnya jumlah keterwakilan perempuan di parlemen menjadi salah satu faktor penghambat keluarnya kebijakan yang berpihak pada perempuan.

Selain itu, fasilitas rumah aman, tempat para korban dilindungi atau dijauhkan dari pelaku kekerasan juga belum tersedia di setiap kab/kota. Padahal, rumah aman ini sangat dibutuhkan agar korban terlindungi dan bisa menjalani pemulihan.

Melihat masih tingginya angka kekerasan ini, SAPA Institut bersama berbagai lembaga lainnya seperti Praxis in Community, Campernik, Lembaga Advoaksi Kebijakan (LAK), dll menggelar Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (K16HAKTP). Kampanye ini dimulai 25 November-10 Desember 2013.

Selama rentang waktu ini, beberapa komunitas yang tergabung akan menggelar berbagai kegiatan yang terpusat di Kab. Bandung. Selain itu, mereka juga menggelar diskusi terkait kekerasan pada perempuan yang diadakan di Unpar pada 10 Desember 2013.

"Kami sengaja menggelar kampanye dalam rentang waktu ini karena banyak hari-hari penting yang berkaitan dengan perempuan. Misalnya, 25 November diperingati sebagai hari internasional untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan, 29 November hari internasional perempuan pembela HAM, 6 Desember hari tidak ada toleransi bagi kekerasan terhadap perempan, dll," kata Sri. (A-199/A-89)***

Baca Juga