Hakim : Cukup Istri Sah Rahmat Effendi yang Didaftarkan

BANDUNG, (PRLM).-Dalam sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Selasa (5/3), majelis hakim menolak gugatan terhadap dua keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi tentang penetapan calon walikota/wakil walikota. Majelis hakim menilai, dua keputusan KPU yang digugat itu sudah sesuai aturan hukum yang berlaku.

"Mengadili, memutuskan, menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya atas Surat Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 50 tanggal 10 Oktober 2012 tentang penetapan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi dan SK Kota Bekasi Nomor 51 tanggal 11 Oktober 2012 tentang nomor urut pasangan calon," kata Ketua Majelis Hakim, Sofyan Iskandar, saat membacakan putusan.

Penggugat dalam kasus tersebut adalah tiga pasangan calon (paslon) Pilkada Kota Bekasi yaitu Awing Asmawi-Andi Zabidi, Sumiyati Mochtar Mohamad - Anim Imamuddin, dan Dadang Mulyadi - Lukman Hakim. Gugatan dilayangkan pada tanggal 16 Desember silam dengan tergugat adalah KPU Kota Bekasi.

Mereka menggugat KPU karena meloloskan pencalonan Rahmat Effendi (pemenang pilkada) yang tidak memasukkan nama istri keduanya dalam daftar riwayat hidup. Namun majelis beranggapan, data pribadi itu sifatnya informatif saja.

"Jadi tidak perlu diisi lengkap. Tidak perlu seluruh gelar akademis dimasukkan. Tidak perlu juga semua nama istri didaftarkan," kata Sofyan.

Anggota majelis hakim, Edi Firmansyah menambahkan, pencantuman istri di daftar riwayat pribadi cukup istri sah Rahmat Effendi yaitu Gunarti.

Istri sah artinya yang dinikahi sesuai agama, tercatat oleh negara di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan dilengkapi akta nikah. Selain itu, tercatat pula dalam Kartu Keluarga dengan Rahmat Effendi sebagai kepala keluarga.

"Sementara istri Rahmat Effendi yang bernama Lusiana Oktoria tidak dinikahi secara hukum. Soalnya, pernikahan Rahmat dan Lusiana pada tanggal 11 Desember tahun 2000, hanya tercatat dalam duplikat akta nikah. Tidak ada aslinya sehingga tidak bisa dibuktikan secara hukum," ucapnya.

Sementara itu, menyikapi putusan majelis hakim, penasehat hukum penggugat, Purwadi, akan banding ke Pengadilan Tinggi TUN.

"Soalnya, majelis tidak mempertimbangkan keterangan saksi ahli yang mengatakan jika daftar riwayat hidup harus diisi secara lengkap. Tidak ada yang dikurangi. Hakim hanya mengutip soal ketiadaan akta nikah asli. Padahal tanggung jawab Rahman untuk menunjukkan akta nikah aslinya. Kalau kami yang menunjukkan, nanti bisa dituduh mencuri," tuturnya. (A-128/A-89)***

Baca Juga