Atasi Penyebab Banjir di Pasteur

BANDUNG, (PRLM).- Banjir yang menyergap Jln. Drs. Djunjunan depan Bandung Trade Center (BTC), pada Rabu (14/12) malam dinilai telah mencoreng Pemerintah Kota Bandung. Karena Jalan tersebut merupakan pintu gerbang utama masuk ke Kota Bandung yang seharusnya bebas dari banjir.

Dari itulah, Pemkot Bandung, harus segera melakukan upaya untuk mengatasi agar banjir tersebut tidak terulang kembali.

"Pemkot harus bisa memprioritaskan jalan Pasteur itu untuk benar-benar dibenahi dan bebas banjir karena jalan tersebut pintu gerbang utama dari luar kota masuk Kota Bandung. Jangan sampai ada kesan, pintu gerbangnya saja sudah jelek apalagi dalamnya," ujar Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung, Entang Suryaman ketika dihubungi wartawan, Kamis (15/12).

Entang menyatakan, Pemkot Bandung tidak boleh berdiam diri atas kondisi yang terjadi. Apalagi banjir di depan BTC itu bukan kali pertama terjadi. Sudah sejak satu tahun terakhir, kawasan itu kerap dilanda banjir besar dan mengganggu aktifitas masyarakat. (A-113/A-88)***

Baca Juga

Banyak Pengendara Masih Sepelekan Helm dan Sabuk Pengaman

PENGGUNAAN helm serta sabuk keselamatan saat berkendara kerap dianggap sepele oleh sejumlah pengguna kendaraan bermotor. Padahal dua hal tersebut bisa menjadi penentu fatalitas dalam sebuah kecelakaan lalu lintas.

SISWA melintas rdi uang serba guna yang ditutup karena atapnmya ambruk di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Mekarjaya 31, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Rabu (21/11). Adanya rencana relokasi menyebabkan sekolah itu tidak pernah direnovasi

Jabar Siapkan Rp 150 Juta untuk Rehabilitasi Sekolah Ambruk

BANDUNG, (PR).- Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan dana sebesar Rp150 juta untuk merehabilitasi bangunan SMA Negeri 30 Garut di Kecamatan Cihurip, Kabupaten Garut, yang ambruk pada April 2017.

Polda Jabar Larang Seluruh Kegiatan HTI

BANDUNG, (PR).- Kepolisian Daerah Jawa Barat melarang seluruh kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hal ini menyusul pencabutan badan hukum organisasi tersebut oleh pemerintah.