Sisa Anggaran Naik 200 Persen, DPRD Jabar Tinjau Ulang Tunjangan PNS

BANDUNG, (PRLM).- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prov. Jawa Barat mulai meninjau ulang Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemprov. Jabar. Hal itu terkait dengan nominal dana sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) APBD 2010 yang hampir meningkat dua kali lipat dibanding silpa 2009. Pada APBD 2009, silpa mencapai Rp 1,3 triliun dan di APBD 2010 silpanya menembus angka Rp 2,449 triliun.

Fraksi Demokrat dalam pandangannya saat paripurna Selasa (12/7), meminta Pemprov. Jabar menjelaskan secara detil tentang silpa Rp 2,449 triliun. Pasalnya, silpa tersebut nilainya sekitar 25 persen dari total APBD 2010 yang mencapai Rp 9,8 triliun lebih.

"Silpa itu ada bisa dua. Yang satu silpa positif jika merupakan hasil efisiensi anggaran. Satu lagi ialah silpa negatif yaitu tidak terserapnya anggaran karena kesalahan dalam perencanaan atau kinerja PNS dalam birokrasi yang kurang," ujar Sekretaris FD DPRD Jabar Didin Supriadin.

Didin menambahkan, pemprov harus segera memberi laporan secara detil tentang silpa tersebut. Menurut dia, terjadinya silpa karena kegagalan dalam perencanaan ataupun kinerja pns yang tidak maksimal, merupakan hal yang ironis. "Di satu sisi, PNS Provinsi Jabar mendapat TPP yang besar. Bahkan paling besar dari seluruh provinsi di Indonesia. Namun di sisi lain, kinerjanya malah menurun. Buktinya, silpa malah meningkat dua kali lipat dari tahun lalu," ucapnya.

Dari pemaparan Pemprov. Jabar untuk APBD 2009, terungkap bahwa silpa negatif terjadi karena kinerja PNS yang tidak maksimal dan kontrak-kontrak kerja yang terputus di tengah jalan. Karena itulah DPRD Jabar menyetujui TPP PNS ditingkatkan dengan harapan kinerja menjadi maksimal dan semua program-program terlaksana dengan baik agar tidak terjadi silpa.

"Tapi nyatanya malah meningkat lebih besar silpanya. Ini kan ironis karena menjadi tanda tanya besar dan merupakan bentuk wanprestasi. Karena itu, kami akan meninjau ulang pemberian TPP kepada para PNS di lingkungan Pemprov. Jabar jika memang terungkap, kinerja PNS lah yang menjadi penyebabnya," ucapnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Yusuf Puadz. Yusuf yang mewakil F-PPP mengatakan, peningkatan hampir dua kali lipat silpa APBD 2010 dibanding tahun 2009, menunjukkan kinerja negatif dari pemprov. "Jika silpa meningkat, berarti ada yang tidak beres dengan kinerja pemprov. Silpa meningkat sama saja artinya kinerja pemprov yang menurun," katanya.

Sementara itu, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) lebih fokus pada status dana silpa sebesar Rp 1,5 triliun dari total Rp 2,499 triliun, yang masih mengendap di Bank Umum Daerah.

Juru bicara F-PDIP Meilina Kartika membeberkan, dari silpa sebesar Rp 2,499 triliun, sebanyak Rp 942 miliar berada di Giro Bank BJB Cabang utama Bandung dengan nomor rekening 001.0210.2383.61. Sisanya Rp 1,5 triliun ada di deposito. "Pertanyaannya, mengapa per tanggal 31 Desember 2010, dana tersebut tidak dikembalikan dahulu ke kas induk? Sudah berapa lama deposito itu tidak ditarik," ucap Meilina.

Meilina menambahkan, deposito termasuk dalam transaksional keuangan daerah. "Itu kan perlu persetujuan DPRD. Nah, apakah transaksi itu telah mendapat persetujuan DPRD atau belum? Sebagai wakil rakyat dan sebagai komisaris uang rakyat, DPRD berhak tahu mengapa uang rakyat tidak seluruhnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Memang benar bahwa investasi jangka pendek tidak diatur harus mendapatkan persetujuan DPRD. Tapi sebagai wakil rakyat kami berhak tahu," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Fraksi PDIP berharap silpa APBD itu tidak didepositokan. Alangkah baiknya jika digunakan untuk kepentingan rakyat ketimbang didepositokan. "Misalnya, membangun rumah layak huni, memberikan santunan kepada penyandang cacat, memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi warga miskin, dan program lainnya," ucapnya. (A-128/A-88)***

Baca Juga

Partisipasi Masyarakat Jabar dalam Pilkada Serentak Ditarget 75 Persen

BANDUNG, (PR).- Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa memimpin rapat evaluasi terhadap tahapan-tahapan Pilkada yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pilkada, maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), yang mengawasi penyelenggaraan